Polusi akibat asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan selama berbulan-bulan di seluruh Indonesia menyebabkan sekitar 3.560 kematian di negara kepulauan Asia Tenggara tersebut pada bulan September, menurut sebuah studi baru.
Pada bulan yang sama, sekitar 57,8 juta orang di Indonesia menghirup udara dengan tingkat kualitas yang tidak sehat hingga berbahaya, ungkap Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), sebuah lembaga pemikir yang berbasis di Helsinki.
“Memburuknya kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menyebabkan perkiraan jumlah kematian mencapai 3.560 kasus pada bulan September 2026, meningkat dua kali lipat dibandingkan perkiraan pada bulan Agustus,” demikian pernyataan CREA pada hari Kamis.
Studi CREA mengestimasi jumlah kematian yang diakibatkan oleh polusi PM2.5 dalam jangka pendek, yakni dalam hitungan hari.
Partikel PM2.5 cukup kecil untuk menembus paru-paru atau aliran darah, dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengaitkan paparan partikel ini dengan risiko penyakit serta kematian dini yang lebih tinggi.
Laporan tersebut menyatakan bahwa sebagian besar estimasi kematian terjadi di wilayah Indonesia di Pulau Kalimantan, serta di Pulau Jawa, Sumatra, dan wilayah timur Indonesia.
Para peneliti juga meninjau polusi yang bukan berasal dari kebakaran—seperti polusi dari pembangkit listrik perkotaan, industri, dan transportasi—dan menemukan bahwa hal tersebut menyebabkan tambahan 1.750 kematian pada bulan September, sehingga total kematian mencapai 5.310 jiwa di negara dengan populasi sekitar 290 juta orang ini.
“Pada bulan September saja, tingkat paparan melampaui ambang batas tahunan PM2.5 menurut WHO… lebih dari tujuh kali lipat secara nasional, 10 kali lipat di Sumatra, dan mencapai angka yang mengkhawatirkan, yaitu 24 kali lipat di Kalimantan,” ungkap laporan tersebut.
Lebih dari 330.000 kasus infeksi saluran pernapasan akut telah tercatat di seluruh negeri.
Dilanda kekeringan yang diperparah oleh fenomena cuaca El Niño, Indonesia selama berbulan-bulan telah berjuang melawan kebakaran hutan dan lahan. Menurut pemantau deforestasi Nusantara Atlas, kebakaran tersebut telah menghanguskan lebih dari 1,9 juta hektare lahan dalam kurun waktu sembilan bulan hingga September.
Pemerintah belum mengonfirmasi maupun menyanggah angka tersebut.
Kabut asap yang ditimbulkannya telah menyebabkan tingkat polusi melonjak hingga ke Malaysia, Singapura, Filipina, dan Timor Leste, sehingga mengganggu hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangganya.
Para ahli menyatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan sebagian besar disebabkan oleh praktik pembukaan lahan dengan cara membakar, yang sering kali dilakukan oleh perusahaan di sektor kehutanan, kelapa sawit, atau pertambangan.
Untuk Pulau Jawa—wilayah dengan populasi terpadat yang juga menjadi lokasi ibu kota Jakarta—laporan CREA menyebutkan bahwa antara 73 hingga 80 persen kematian akibat polusi udara (dengan total 1.530 kematian pada bulan September) disebabkan oleh sumber polusi selain kebakaran, seperti industri, emisi kendaraan, dan pembakaran sampah.
“Angka-angka ini menegaskan kenyataan pahit bahwa sumber polusi udara di luar kebakaran hutan dan lahan sama berbahayanya dengan asap yang berasal dari kebakaran hutan serta lahan gambut,” ungkap laporan tersebut.
Dalam laporan itu, CEO konsultan Landscape Indonesia, Agus Sari, menyoroti “lemahnya kesiapsiagaan” pemerintah dalam menghadapi bencana yang ia gambarkan sebagai sesuatu yang “dapat diprediksi dan dicegah”.
Agus menunjuk pada pemangkasan anggaran yang menghambat upaya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Indonesia seharusnya mampu bersiap menghadapi apa yang akan terjadi. Fakta bahwa kita sama sekali tidak siap menunjukkan kurangnya kemauan,” ujar Agus.
Laporan CREA berpendapat bahwa pemerintah perlu beralih dari sekadar merespons kebakaran hutan dan lahan menuju pemulihan lahan gambut—yang kini rentan terbakar akibat pengeringan skala besar.
“Langkah ini harus dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pembukaan lahan ilegal dengan cara membakar, serta penguatan pertanggungjawaban hukum bagi pemegang konsesi guna mencegah kerusakan lebih lanjut,” tegas laporan tersebut.
Bagi wilayah yang menghadapi polusi dari sumber selain kebakaran—seperti Pulau Jawa—laporan tersebut menyarankan agar pemerintah menerapkan standar emisi yang lebih ketat. Pada hari Rabu, pemerintah membela pendekatannya dalam menangani kebakaran tersebut. Dalam sebuah pernyataan, pemerintah menyebutkan bahwa lebih dari 72.000 orang telah dikerahkan untuk operasi penyemaian awan dan pemadaman kebakaran, lebih dari 2.100 dokter serta tenaga kesehatan telah ditugaskan di wilayah-wilayah yang terdampak parah, dan 5,3 juta masker telah didistribusikan.
Leave a Reply